Cakrawala Sulawesi, Parigi Moutong
Reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong,
merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien. Melalui penguatan reformasi ini,
pemerintah berupaya menciptakan pemerintahan yang tidak hanya bekerja
secara baik tetapi juga mampu memberikan layanan maksimal kepada
masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan
kualitas hidup warga, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam rangka meningkatkan nilai dari Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyelenggarakan sosialisasi tentang penugasan reformasi birokrasi dan SAKIP. Kegiatan tersebut diadakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong pada hari Senin, 24 Februari 2025.
Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Yusnaesni, secara resmi membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting karena reformasi birokrasi merupakan langkah kunci untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar menjadi lebih profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik.
Yusnaesni menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai evaluasi reformasi birokrasi. Ia menambahkan bahwa evaluasi ini adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, bertujuan untuk menilai kemajuan dan efektivitas upaya-upaya perbaikan birokrasi di Kabupaten Parigi Moutong.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong dapat memahami dengan baik arah dan kebijakan reformasi birokrasi yang akan diterapkan. Yusnaesni menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan juga sebagai forum diskusi, pertukaran ide, dan penerimaan masukan konstruktif demi perbaikan bersama. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak tertentu. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara, mulai dari pejabat eselon hingga staf, untuk mendukung dan mengimplementasikan perubahan ini dengan semangat tinggi.
إرسال تعليق