Tiba-tiba heboh. Kebijakan pemangkasan anggaran dilakukan pemerintah pusat melalui inpres yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto menyeruak reaksi dan respon dari berbagai kalangan masyarakat khususnya yang berdampak langsung terhadap kebijakan ini yakni aparatur sipil negara (ASN).
Para ASN dengan julukan Abdi negara bereaksi. Sebagian dalam diam, ada pula dengan nama samaran atau mencoba "curhat" dengan bahasa yang lebih soft.
Tentu hal ini bisa membawa pengaruh ke berbagai aspek kehidupan yang luas, baik politik ekonomi bahkan sosial. Tentang ini biarlah para pengambil kebijakan dan lebih punya kompetensi untuk memberi solusi hal ini. Tapi jangan ujungnya tetap juga rakyat jadi korban.
Penulis dalam konteks ini hanya berusaha belajar tentang sebuah fenomena yang terjadi dalam konteks bernegara kita.
Para ASN yang sejatinya sesuai dengan namanya sebagai abdi negara. Tentu memang tidak seharusnya melakukan protes terkait efisiensi karena sejatinya kondisi negara yang memang dalam keadaan darurat terlepas dari penyebab masa lalu di mana negara diurus dengan tidak benar sehingga memberikan dampak yang berat kepada masyarakat luas pada saat ini. Tetapi kemudian adagium bahwa abdi negara juga adalah manusia tentunya dapat dipahami jika sebagai manusia mereka juga kemudian keberatan atas kebijakan tersebut.
Tetapi dalam hemat penulis pula bahwa kesadaran para abdi negara tentang tugas kewenangan juga kesadaran terhadap keadaan negara pastinya lebih tinggi daripada masyarakat biasa seperti kebanyakan orang seperti saya.
Para ASN yang dipercaya sebagai abdi negara sebagai penyelenggara negara seharusnya berada di garda terdepan untuk memberikan contoh bagaimana bentuk pengabdian pada negara yang tulus dan ikhlas. Tentu tidak mudah tetapi kemudian jika dilihat dari kondisi negara saat ini yang pontang-panting dalam menutupi dan membiayai operasionalnya, para PNS abdi negara tersebut masih jauh lebih beruntung dan memiliki kepastian dalam penghasilan dibandingkan masyarakat sebagian besarnya.
Sejatinya jika para pegawai negeri sipil mendapatkan jabatan dan karirnya dengan cara yang benar tentu mereka masih sangat beruntung dibandingkan banyak masyarakat yang lainnya. Apalagi para ASN yang sudah memegang dan diberi jabatan.
Pada saat yang sama efisiensi terhadap operasional pelaksanaan penyelenggaraan negara yang dimaksudkan oleh presiden Prabowo Subianto pada aspek-aspek pembiayaan yang selama ini memang merupakan pemborosan. Itu tegas. Apa saja yang dimaksud presiden sebagai sebuah pemborosan selama ini juga sangat jelas, dan dapat dipahami dengan baik.
Penulis termasuk yang setuju pandangan presiden tersebut bahwa selama ini memang terjadi pemborosan anggaran dalam gerak operasional penyelenggaraan negara. Berbagai kegiatan yang "diada-adakan" padahal itu tidak memiliki urgensi kasat sebagai kebutuhan masyarakat langsung sangat jelas terlihat rakyat Indonesia. Kegiatan seremonial yang tidak memiliki urgensi dan kepentingan langsung dengan masyarakat, sistem pelaporan yang rumit berjenjang yang cenderung tidak efisien, kegiatan kunjungan kunjungan dinas yang sifatnya tidak mendesak, pembangunan monumen-monumen yang menyerap banyak dana padahal itu sifatnya hanya hiasan dan sekedar cara mudah untuk menyerap anggaran merupakan bentuk-bentuk pemborosan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto dan harus dilakukan efisiensi.
Tetapi dalam konteks program yang memang menjadi kebutuhan dan menjadi urgensi dan gerak proses penyelenggaraan negara dalam pandangan penulis bukanlah efisiensi yang harus dilakukan oleh presiden Prabowo. Apalagi jika itu berkenaan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat merupakan kebutuhan yang tidak boleh dilakukan efisiensi.
Maka kebijakan pemerintah pusat ini melalui presiden Prabowo menjadi ajang pembuktian bagaimana simbol dan gelar abdi negara itu diwujudkan. Bagaimana bentuk pengabdian bela negara dan nasionalisme patriotisme dan cinta tanah air dibuktikan kembali seperti pendiri bangsa. Bisakah?
Rakyat ingin memastikan bahwa setiap komponen di negara ini terutama yang selama ini di Nina bobokan oleh fasilitas negara mengambil bagian untuk memastikan anggaran negara tidak terjadi pemborosan lagi dari lingkup yang terkecil pemerintahan baik di tingkat desa hingga di tingkat tertinggi baik lingkungan kementerian negara maupun dalam lingkup sekitar presiden.
Jika tidak maka kebijakan ini hanya akan dilihat oleh rakyat sebagai akal-akalan yang tidak adil dalam penerapan kebijakan. Jika kebijakan ini dapat dipercaya oleh rakyat sebagai bentuk ketulusan presiden Prabowo maka pasti akan didukung sepenuhnya. Tetapi sebaliknya jika kebijakan ini kemudian terbukti dan dilihat oleh masyarakat hanya sebagai bentuk kamuflase berlindung di balik kata efisiensi pada hal ada agenda lain yang tersembunyi, sekadar memindahkan anggaran dari satu pos depos lain yang diinginkan dengan dalih efisiensi maka hal tersebut akan menjadi bumerang dan pada akhirnya juga akan menjadi kontra produktif bagi penyelenggaraan kegiatan bernegara kedepannya.(*)
إرسال تعليق