Cakrawala Sulawesi, Palu
Sekretaris Daerah (Sekprov) menegaskan bahwa efisiensi anggaran kini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain tingkat serapan anggaran. Dalam rangka menjaga kestabilan fiskal daerah, OPD diharapkan mampu mengendalikan pengeluaran mereka agar APBD provinsi tetap sehat hingga akhir tahun.
“Harus mampu memilah dan menentukan prioritas,” tegas Sekprov Dra. Novalina, M.M saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja di APBD Tahun Anggaran 2025, di aula BPKAD Sulteng, Kamis (3/7).
Sebagai langkah pengendalian, Sekprov Novalina menginstruksikan agar rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi diminimalkan apabila manfaatnya tidak cukup signifikan. Sebagai gantinya, ia menganjurkan OPD untuk memanfaatkan media komunikasi virtual seperti Zoom agar koordinasi tetap efektif dari jarak jauh.
“Manfaatkan IT secara maksimal dalam proses koordinasi dan konsultasi,” ujarnya sebagai solusi.
Selain itu, untuk pengendalian perjalanan dinas, ia mengingatkan bahwa setiap pejabat eselon II harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernur dan sekprov agar perjalanan dinas tersebut benar-benar mendesak dan penting.
“Kalau tidak urgen, sebaiknya tidak dilakukan,” tegasnya.
Diyakini bahwa pengendalian belanja akan membantu menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pendapatan dan pengeluaran daerah, sehingga terhindar dari kemungkinan defisit anggaran.
Dalam acara tersebut, Sekprov didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga menjabat sebagai Plt Kepala BPKAD Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M.
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat administrator dan pengawas dari seluruh OPD di lingkungan provinsi.
Sumber Diolah Redaksi dari Biro Adpim Pemprov Sulteng
Posting Komentar