Cakrawala Sulawesi, Parigi Moutong
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Arus Abdul Karim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong untuk memantau kesiapan pemerintah setempat menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 16 April 2025 mendatang. Kedatangan Arus beserta rombongan disambut oleh Asisten Administrasi Umum, Yusnaeni, di ruang rapat Bupati pada hari Senin, 24 Maret 2025.
Dalam kunjungannya, Arus Abdul Karim tidak hanya meninjau kesiapan Pemda Parigi Moutong terkait pelaksanaan PSU, tetapi juga menggali informasi mengenai dinamika politik selama Pilkada 2024 yang menyebabkan terjadinya PSU di daerah tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPRD telah menyiapkan dana hibah sekitar 13 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan PSU, yang akan melengkapi dana yang telah dianggarkan oleh Pemda Parigi Moutong sebesar 8 miliar rupiah.
Sekretaris TAPD Parigi Moutong, Yusrin, menambahkan bahwa dana sebesar 13 miliar rupiah dari provinsi secara praktis akan mengurangi beban anggaran daerah, mengingat total kebutuhan dana sekitar 32 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari Rp17.33 miliar untuk KPU, Rp7.11 miliar untuk Bawaslu, dan Rp5,5 miliar untuk TNI/Polri. Selain itu, Pemda juga mengalokasikan sekitar Rp1 miliar dari anggaran OPD terkait seperti Satpol PP, Kesbangpol, dan Bagian Pemerintahan Umum untuk mendukung pelaksanaan PSU.
Yusrin juga menjelaskan bahwa sisa dana dari pelaksanaan Pilkada 2024, sebesar lebih dari Rp9 miliar, telah disiapkan untuk mendukung PSU 2025. Rinciannya, KPU memiliki sisa sekitar Rp7,4 miliar, sedangkan Bawaslu sekitar Rp2 miliar. Dengan adanya bantuan dari provinsi, sisa dana yang diperlukan tinggal sekitar delapan miliar rupiah.
Mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Yusnaeni menyatakan bahwa Pemda siap menyelenggarakan PSU dan telah menjalin koordinasi serta kerjasama yang baik dengan semua elemen terkait, termasuk KPU dan Bawaslu. Ia berharap proses PSU dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan, sehingga Parigi Moutong dapat menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih secara definitif tanpa perlu mengulang PSU lagi.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir staf dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli bupati, Kaban Kesbangpol, Kaban Bappelitbangda, Kaban BPKAD, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Ketua Bawaslu, perwakilan KPU, dan instansi vertikal terkait lainnya.
Sumber:Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
Posting Komentar